Jakarta, Swatani.id
Sektor pertanian patut diberi acungan jempol. Maklum sektor ini tahan banting, punya imun terhadap gerogotan virus covid 19.
Lho buktinya data-data Badan Pusat Statistik (BPS). Sektor ini pada kuartal II / 2020 tumbuh positif 16,24 persen. Alhasil, Presiden Jokowi pun sumringah. Sontak, lelaki asal Solo ini menginstruksikan para menterinya anti pertanian.
Angka ini harus kita jaga momentumnya, tandas Jokowi seusai rapat terbatas di Istana Bogor, 6/10.
Caranya, Presiden minta agar terus mendorong pengembangan korporasi petani dan nelayan. Dengan korporasi, para petani dan nelayan diharapkan dapat membangun proses bisnis dari hulu ke hilir.
“Petani dan nelayan perlu membeli untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi efisien yang dapat memudahkan petani dan nelayan dalam akses pembiayaan, informasi, teknologi, serta meningkatkan dan meningkatkan pengaruhnya,” ungkap Jokowi.
Bahkan, lewat korporasi perbankan dan nelayan diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, pertanian saat ini merupakan sektor terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
BUMN, BUMD, dan swasta besar tidak sebatas pengambil hasil panen, tetapi juga mendampingi korporasi petani.
“Kita perlu membangun sebuah model bisnis dengan ekosistem yang bisa di-link-an dan disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar,” kata Jokowi
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy dan berurusan dengan melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” ujarnya
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy dan melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat mampu dan bisa menyejahterakan,” ujarnya.
Guna mendukung terealisasinya korporasi petani harapan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.
“KUR juga perlu mendukung agar dalam pengembangan skala ekonomi, petani mampu membeli, contoh, unit penggilingan padi (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung atau juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan,” kata Airlangga, dalam layanan pers berani seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin.
Menurut Airlangga, peningkatan skala bisnis petani merupakan pesanan untuk kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh petani. Dia menyebut, KUR juga dapat menambah permodalan petani agar Memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya.
Petani juga disarankan untuk memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start up) untuk memasarkan produknya. “Disambungkan atau di-link ke perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ujar dia.
Perusahaan-perusahaan penyalur pembiayaan bagi petani seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), kata Airlangga, juga perlu melakukan pembinaan, selain menyalurkan kredit murah. “Seperti model terkait unit penggilingan padi di Demak, Jawa Tengah, untuk beras. Diharapkan 1-2 contoh ini bisa ditiru di daerah lain, ”ujarnys.
Pemerintah sendiri sudah berencana untuk mengimplementasikan model korporasi dalam pengembangan food estate. Pada kunjungan pembangunan food estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 12 September lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan pengembangan food estate akan menggunakan konsep klaster berbasis korporasi.
Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, katanya, yang mampu mewujudkan mewujudkan ekonomi petani yang berbentuk badan usaha di kawasan pertanian. Tujuannya, mendorong petani berdaulat seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan hingga pemasaran.
“Korporasi petani mengutamakan daya saing, inovasi dan kreativitas menghadapi lingkungan bisnis pertanian yang dinamis dan penuh tantangan,” tandas Syahrul. (***)
