Jelang Musim Tanam, Sebagian Petani Belum Miliki Kartu Tani

Rembang, Swatani.id

Intensitas curah hujan yang cukup tinggi sepekan terakhir dalam jumlah besar petani mulai siapkan media tanam. Demikian pula penyuluh pertanian lapangan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Menjelang musim tanam kali ini petugas penyuluh pertanian turun ke desa-desa mendampingi petani.

Persoalan kerapkali kali ini sebagai petani pedesaan menjelang tanam. Untuk memastikan agar petani tidak kesulitan memperoleh pupuk. Pihak BPP berkoordinasi dengan Kelompok Tani (KT) dan penyalur pupuk (distributor). Termasuk memastikan petani sudah memiliki kartu tani sebagai syarat penebusan pupuk.

BPP memiliki 7 wilayah kerja penyuluh pertanian (wilbin) se Kecamatan Sluke dengan 6 orang tenaga PPL dan 1 orang koordinator. Masing-masing PPL salah satu wilayah binaan. Namun kurang PPL ada yang merangkap tugas di dua wilayah. Saat ini terdapat 56 Kelompok Tani (KT), 14 Kelompok Wanita Tani (KWT) 6 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Koordinator BPP Sluke Marsham, SP. berhubungan dengan kartu tani sudah disosialisasikan dua tahun yang lalu. Saat ini terdapat sekitar 2.700 kartu tani. Ini belum termasuk dengan jumlah petani sekitar 3.000 orang. Karena sebagian petani masih ada yang berpandangan bahwa kartu tani tak penting.

“Pendaftaran kartu tani bulan November sudah ditutup dan akan dibuka bulan Januari 2021. Kami menghimbau bagi petani yang belum memiliki kartu tani segera mendaftar melalui ketua kelompok tani masing-masing desa. Karena untuk menebus pupuk petani harus memiliki kartu tani, ”kata Marsham kepada wartawan swatani baru-baru ini.

Menurut Marsham, membayar kartu tani cukup mudah dan tidak dikenakan biaya. Petani hanya melengkapi syarat berupa foto copy (Fc) KTP, KK dan SPPT. Kartu tani dapat mempermudah petani mendapatkan pupuk sesuai yang dibutuhkan karena alokasi pupuk masing-masing petani tidak sama tergantung luasan lahan pertanian yang dimiliki.

Marsham menjelaskan, luas areal pertanian di wilayah Sluke mencapai, 3.750 hektar. Meliputi areal persawahan, ladang (tegal red). Sisanya areal pekarangan, hutan dan tambak. Kebutuhan pupuk untuk petani termasuk; pupuk urea 696.791 kg, pupuk NPK 1.784.363 kg, dan pupuk organik. 1.567.839 Kg.

“Sementara untuk pupuk ZA memang nihil, karena disini tak punya tanaman perkebunan. Besarnya angka kebutuhan pupuk berdasarkan kartu tani yang diusulkan kelompok tani. Produksi padi mencapai 7.06 ton kering panen perhektar. Target bisa mencapai 7,01 ton. Dengan asumsi petani menanam selama 3 kali lipat, ”jelasnya.

Ketua Kelompok Tani “Mulya Abadi” Desa Sendangmulyo –Sluke Slamet Sucipto mengatakan dengan memiliki kartu tani sebenarnya memudahkan petani untuk memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Hanya saja, masih ada petani yang beranggapan bahwa kartu tani itu tidak penting. Padahal untuk mendapatkan pupuk melalui distributor syaratnya harus memiliki kartu tani.

“Distributor pupuk hanya akan melayani yang memiliki kartu tani saja. Bagi yang tidak memiliki maka akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk, ”katanya.

Menurut Slamet, kartu tani itu keuntungannya cukup banyak. Salah satunya petani dapat memperoleh pupuk sesuai luas yang dimiliki dan persyaratan untuk mendapatkannyapun cukup mudah dan tidak dikenakan biaya.

Belakangan ini keinginan petani untuk medapatkan Kartu Tani (KT) mulai nampaknya gregetnya jelang musim tanam. Namun untuk saat ini sudah ditutup sejak bulan November kemarin dan akan dibuka kembali bulan Januari 2021 mendatang, ”katanya.

Sebelumnya di kabupaten Rembang puluhan ribu kartu mati. Angkanya cukup fantastis mencapai 64 persen dari jumlah petani 82.532 orang. Hasil penelusuran Dinas Pertanian Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang. Fakta yang alokasi pupuk sebenarnya masih ada. Kendala sebagian besar petani tak bisa melakukan penebusan pupuk lantaran kartu tani yang mereka miliki tak berfungsi.

Tahun 2017 kartu tani sudah dimulai. Seharusnya sejak pemakaian atau digunakan kartunya masih aktif. Ada transaksi. Tetapi sejak tiga tahun lalu sejak wajib pemakaian 2020 banyak petani yang tidak menggunakan sekitar 64 persen.

“Jumlah petani di Rembang 82.532 orang. Sudah didistribusikan semua. Tetapi yang digunakan 28.544 kartu. Jadi hanya 38 persenya saja sampai bulan Juli 2020” Kata Kasi Pupuk dan Pestisida dan Alsintan. Muchamad Setiarta, direalis dari Jawa Pos Radar Kudur (6/11) lalu.

Makanya sejak pemberlakuan kartu tani bank yang ditunjuk untuk aktifkan kartu yang mati secara bertahap. Sesuai SK KPA (kuasa pengguna anggaran) dari Kementerian per 1 September penebusan sudah menggunakan transaksi tersebut.

Jadi pelaporan sesuai dengan transaksi di EDC. Kalau ada kios pupuk lengkap (KPL), dan petani ada transaksi di luar itu, subsidinya tidak dibayar oleh pemerintah. Walaupun sudah membayar pupuk subsidi dengan HET.

Subsidinya lumayan, ada sekitar 60 persen dari harga total. Gambarannya jika HET Rp. 1.800. Kalau non subsidi sekitar Rp. 6.000 urea. Jadi ada Rp. 4.200 subsidi dari pemerintah. Kalau tidak melalui proses transaksi kartu tani. Maka subsidi tersebut menjadi tanggung jawab distributor dan KPL.

Sebenarnya mau tidak mau mewajibkan. Karena resikonya ketika tidak terbayarkan subsidinya belakangan dari distributor yang mengganti. Itu menjadi agak agak buruk. Karena faktanya alokasi pupuk bersubsidi sudah cukup. (Sutrisno / Rbg).

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *