Komisi IV Soroti Langkanya Pupuk Subsidi

Jakarta, Swatani. Id

Cerita soal pupuk subsidi masih saja itu ke itu saja: langka dan susah dicari. Akibatnya para petani menjerit. Mereka kelabakan mencari, tak ubahnya seperti cari jarum di padang pasir.

Di sisi lain, pupuk non subsidi mudah ditemui. Tak sesulit pupuk subsidi. Meski harga dibandrol Rp 165 ribu per karung, pupuk ini jadi rebutan petani. Maklum pupuk sangat vital bagi tanaman.

Nah, langkanya soal pupuk subsidi, membuat wakil rakyat di Komisi IV jaxi gemes. Mereka membordir pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementan.

“Alokasi anggaran pemerintah terhadap pupuk sangat besar mengingat pupuk berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian,” jelas Dedi Mulyadi.

Sayangnya, alokasi anggaran besar itu, belum menjamin ketersediaan
pupuk yang memadai,” ujar Dedi, Wakil Ketua Komisi IV.

Menurut dia, masalah ketersediaan dan tepat waktu selalu muncul dan jadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI.

Selain itu, terdapat pula beberapa persoalan terkait pupuk bersubsidi yang selalu berulang, entah kelangkaan pasokan, lonjakan harga pada bahan baku pupuk bersubsidi, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran.

“Ini ( pupuk subsidi) beberapa permasalahan klasik dan selalu berulang,” imbuhnya dalam RDP 5/10.

Dedi mengakui, pemerintah berupaya menanganinya dengan program Kartu Tani. Sayangnya, pelaksanaan program ini juga kurang baik karena terhambat keterbatasan pemahaman petani terhadap perkembangan teknologi.

“Antara lain petani yang lupa pin, karena petani yang belum pernah pakai ATM, kendala sinyal, hingga belum semua petani terdaftar dalam program kartu tani,” kata Dedi.

Catatan lainnya, persoalan pupuk mengenai kepastian pendataan petani dan data luas lahan sawah yang digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan pupuk.

Menurutnya, pendataan kepemilikan dan luas lahan di desa umumnya masih dilakukan secara manual, sehingga hanya diketahui oleh para perangkat desa berusia lanjut.

Dedi mengaku sering menerima keluhan dari kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat (Jabar) yang mengaku belum memiliki kartu tani, sedangkan mereka harus memulai menanam untuk musim tanam II. Akibatnya, para petani kebingungan untuk mendapatkan pupuk subsidi yang penyalurannya melalui Kartu Tani.

Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan masih minimnya sosialisasi ke tingkat daerah bahwa program Kartu Tani sedang di tahan sementara, guna dilakukan evaluasi dan perbaikan.

“Terkait keputusan penundaan pelaksanaan Kartu Tani belum diinformasikan ke kelompok tani termasuk ke dinas pertanian di berbagai daerah, seperti Jabar. Kerangka pemahaman warga saat ini masih berpikir, harus menggunakan Kartu Tani sedangkan tidak semua warga yang berhak memiliki Kartu Tani,” ucap Dedi.

Kondisi ini juga di-iya-kan para petani. Mereka menganggap percuma punya kartu tani, tapi pupuk subsidi langka, terutama di daerah Jawa Barat. Alhamdulillah, sesuai janji Kementan, persoalan ini dapat diselesaikan Kementan dalam seminggu. (***)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *